UU Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan DPR dan telah ditandatangani oleh Presiden, namun masih menimbulkan kekhawatiran publik, terutama kaum pekerja/buruh. Politik hukum dari pembentukan UU Cipta Kerja secara formal dan materiil, alih-alih memberikan kemudahan kepada buruh, sejatinya malah lebih menunjukkan keberpihakannya kepada pengusaha dan investor. Hal inilah yang memicu perlawanan sengit dari berbagai kalangan masyarakat.

Adapun politik hukum materiil dari UU Cipta Kerja, berimplikasi pada sejumlah undang-undang, kewenangan, serta hak dan kewajiban. Seharusnya, dalam penyusunannya, harus dilakukan pemetaan peraturan perundang-undangan. mendapatkan dukungan publik dan dukungan politik sebelum ada persetujuan hukum antara DPR dengan Presiden agar produk hukum yang dihasilkan lebih aspiratif dan berkarakter hukum progresif.

Untuk menyikap tabir dibalik dinamika pembentukan, pembahasan, pengesahan dan penandatanganan UU Cipta Kerja ini, buku ini mencoba memberikan pencerahan dari sudut pandang pembangunan dan pembinaan grand design Sistem Hukum Nasional.