Indonesia perlu meningkatkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan sebagai aksi pengurangan polusi. Pengembangan kendaraan listrik dinilai tepat sebagai solusi dan upaya pemerintah untuk serius mengaplikasikanya terlihat dari diterapkannya Perpres 55/2019. Penelitian ini spesifik kepada hal penyediaan infrastruktur Fast Charging dalam surat rangkaian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebagai hal yang harus diimbangkan untuk mendukung upaya program percepatan peningkatan Kendaraan Listrik. Sehingga perlunya koordinasi antar Kementerian, BUMN, dan Badan terkait sebagai pemeran utama program percepatan kendaraan listrik di Indonesia. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan dua hal, yaitu (1) hal standarisasi komunikasi tentang keamanan data pengguna perlu diperhatikan pada platform digitalisasi, perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan SPKLU Multi-Standar dan back-up daya jaringan distribusinya dan mengenai sistem komunikasi Kendaraan berarus bolak-balik kepada pengisian daya. (2) mengenai penentuan faktor pembangunan fasilitas dari segi biaya dan pengkajian lahan yang sesuai, dan manajemen pengolahan SPKLU terhadap konsumen dan mekanisme layanan fasilitas yang berpatokan pada perilaku pergerakan kendaraan konsumen sehari-hari. Adapun kesimpulan pada bidang pertahanan dalam membangun infrastruktur pengisiannya yaitu diharapkan pembangkit ataupun penyimpanan (baterai) daya dapat bersifat portabel sehingga sesuai dengan kontur medan yang sulit dan diharapkan fasilitas pengisian daya dapat ditempatkan mengikuti alur suatu operasi militer, sumber energi dan unsur Torium salah satu contohnya.