Ketidakseragaman model penilaian LKPJ Akhir Tahun; LKPJ Akhir Masa Jabatan dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercermin dari perbedaan nama yang diberikan dan format penilaian yang masing-masing memiliki format berbeda. Satu hal yang relatif sama adalah: 1) Acuan penilaian yang tidak jelas; 2) Tidak disertakan data sebagai alat pembuktian; 3) Tidak ada kesamaan persepsi sebagai akibat kepentingan politik; 4) Hasil penilaian merupakan hasil kompromi dari berbagai pihak. Hasil penilaian semacam itu tentu tidak akan memberikan gambaran objektif baik kepada masyarakat maupun Kepala Daerah sendiri, sehingga rekomendasi yang harus ditindaklanjuti terkadang tidak kunjung terpecahkan dan pemborosan sumber daya terus terjadi.

Buku ini menjabarkan: 1) Acua yang seharusnya digunakan dalam menilai LKPJ-AMJ, LKPJ-AT dan LPJ Pelaksanaan APBD; 2) Indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah; 3) Data yang diperlukan serta cara menganalisa dan menarik kesimpulan atas keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah; 4) Penyusunan saran atau rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil penilaian; dan 5) Pemanfaatan informasi penilaian kinerja bagi Kepala daerah.