Dalam negara berkembang yang demokratis, kebijakan sosial sangat dipengaruhi oleh agenda publik yang mencerminkan norma dan nilai budaya masyarakat. Pemerintah harus mempertimbangkan agenda publik dalam pengambilan keputusan, karena agenda ini mewakili suara rakyat dalam pemilihan umum. Untuk mempertahankan kekuasaan, pemimpin politik perlu memenuhi kebutuhan warga dan merumuskan visi pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Visi ini kemudian diwujudkan dalam keputusan kebijakan yang merupakan respons terhadap harapan masyarakat akan masa depan yang lebih baik. Kebijakan sosial tidak hanya mencakup kesejahteraan sosial, tetapi juga harus mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi yang unik bagi negara berkembang, dengan fokus pada keadilan sosial dan pembangunan kesejahteraan.