1. Indonesia Masyarakat kurang memahami apa yang sebenarnya terjadi di dunia perminyakan tanah air. Mereka hanya mengetahui bahwa perturan perundangannya berganti-ganti.
Hal demikian terjadi sejak Undang-Undang Nomor 88 Tahun 1971 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dengan membentuk BP. Migas. Kemudian muncul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 yang membentukSKK Migas menggantikan BP Migas.
Wacana tentang SKK Migas akan terus bergulir, entah dalam bentuk apa lagi di masa depan. Tentu saja, amanah Bung Karno untuk menjadikan lapangan-lapangan minyak tua peninggalan Belanda dan Inggris sebagao modal membangun industri minyak nasional yang mandiri semakin sayup atau bahkan dilupakan.