Delik di bidang ekonomi (economic crimes) lebih luas ruang lingkupnya daripada delik ekonomi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Delik di bidang ekonomi (economic crimes), kecurangan bidang kepabean (custom freud), delik bidang perbankan (banking crime), delik bidang perniagaan (commercial crimes), delik pencucian uang (money laundring), delik pasar modal, delik otoritas jasa keuangan, delik pemalsuan merek (brand counterfeiting), delik lingkungan hidup, termasuk delik dalam Undang-Undanng Perikanan, Undang-Undang ZEE, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, dan lain-lain.

Kejahatan di bidang ekonomi (economic crimes) perlu ditangulangi bersama dengan negara-negara lain, karena bersifat transnasional. Kejahatan ini termasuk kejahatan canggih yang memerlukan keahlian khusus penegak hukumnya termasuk law intelligence (intelijen hukum).