Administrasi Publik Indonesia merupakan implementasi produk kebijakan publik Indonesia. Agar implementasi kebijakan mampu mendekatkan antara kebijakan dengan tujuannya maka dibutuhkan tata-kelola pada organisasi pemerintah dan tata-kelola pada fungsi dan proses implementasi kebijakan itu sendiri. Problemnya saat ini arah kebijakan publik paska reformasi tidak memiliki arah yang jelas seperti munculnya Peraturabn Daerah bermasalah akibat tidak sinkron dengan kebijakan pada level pemerintahan yang lebih tinggi serta banyaknya peraturan Perundang-undangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini berimplikasi pada kesulitan untuk melaksanakan penataan struktur, fungsi dan proses Administrasi Publik di Indonesia secara sistematis dan terintegrasi. oleh karenanya, pembenahan sektor publik menjadi sangat strategis dan krusial untuk segera dilaksanakan