"Perwujudan pembangunan Provinsi Papua sangat ditentukan oleh adanya komsten pusat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan semua komponan pelako ehhun lalkaya Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Provinsi Papua yang sudah memasuki satu dasawarsa, belum menunjukkan perubahan jang gian di berbagai aspek kehidupan.
Belajar dari pengalaman pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tersebut bahwa pelaksanaannya kurang dan bahkan tidak berjalan sesuai perencanaan yang ada baik di pusat maupun di oserah, maka Presiden Republik Indonesia memberikan penegasan bahwa Inpres Nomor 5 Tahun 2007 harus lebih dpertegas bak dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pembiayaan guna lebih memberikan makna percepatan pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat melalui mekanisme yang lebih jelas, terkoordinasi, terintegrasi, transparan, dan akuntable dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pihak swasta dengan tetap fokus pada deal: Pemantapan Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Kuaklitas Pelayanan Pendidikan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Infrastruktur Dasar guna meningkatkan aksesibiltas di wilayah terpenoil, pedalaman dan perbatasan negara; Perlakuan Khusus (affimatif action) bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia putra putri asli Papua, dan dipertajam dengan dukungan berupa: Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua; Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah; Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Penguatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan."