Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengatur penyelenggaraan industri pertahanan nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing. UU ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan negara dalam mendukung pertahanan nasional melalui pengembangan industri pertahanan yang terdiri dari produk utama, komponen, dan bahan baku. Aturan ini mencakup pengelolaan, pengawasan, serta peran pemerintah dalam memberdayakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk memproduksi alat utama sistem senjata (alutsista). Selain itu, UU ini menetapkan mekanisme pengadaan barang dan jasa pertahanan, serta mendorong kerja sama internasional guna memperkuat kemampuan teknologi industri pertahanan.