"Pembangunan Nasional lima tahun tahap pertama (RPJMN 2005-2009) telah selesai seiring dengan pergantian pemerintahan baru 2010-2014. Berbagai kemajuan telah dicapai dalam pembangunan kawasan khusus dan daerah tertinggal, yang terdiri dari kawasan strategis, kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan upaya pengurangan risiko kawasan rawan bencana. Namun demikian masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, terutama ditunjukan dengan masih tingginya kesenjangan antarwilayah, belum optimalnya perkembangan kawasan-kawasan pusat pertumbuhan, masih relatif tertinggalnya penanganan kawasan perbatasan, belum optimalnya pengurangan jumlah daerah tertinggal, serta masih banyaknya kawasan rawan bencana alam. Di sisi lain, semakin signifikannya tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan khusus dan daerah tertinggal dalam satu dasawarsa terakhir, terutama globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi, menuntut perlunya perhatian yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan kawasan khusus dan daerah tertinggal, khususnya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, mulai tahun 2010 hingga 2014 mendatang.
Untuk mewujudkan suatu perencanaan yang komprehensif dalam rangka pengembangan kawasan khusus dan daerah tertinggal pada kurun waktu 2010-2014 tersebut, Pemerintah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010- 2014, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010. Dalam dokumen RPJMN 2010-2014, khususnya pada Bab IX Bidang Wilayah dan Tata Ruang, telah dipetakan secara komprehensif perlunya dukungan kebijakan dan intervensi kegiatan dan program lintassektor dan lintasbidang untuk pengembangan kawasan khusus dan daerah tertinggal dalam jangka menengah, dengan memperhatikan keterkaitannya pada beberapa bab bidang lainnya yang terkait dengan pembangunan kawasan tersebut. Keterkaitan kebijakan lintassektor dan lintasbidang secara komprehensif dituangkan melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap prioritas bidang. Pembangunan kawasan khusus dan daerah tertinggal secara terintegrasi diarahkan untuk dapat menjadi satu kesatuan sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis.
Dalam dokumen RPJMN 2010-2014 juga dimuat matriks rencana tindak prioritas bidang kawasan strategis, kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan rawan bencana dalam kurun waktu 2010-2014, yang akan menjadi instrumen dalam memonitor dan mengevaluasi realisasi dan pelaksanaannya tiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) terkait setiap tahunnya, dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMN 2010-2014.
Selain dari berbagai kegiatan prioritas bidang tersebut, telah dipilih pula kegiatan dalam pembangunan kawasan khusus dan daerah tertinggal yang menjadi kegiatan pokok pada prioritas nasional terkait, yaitu untuk mendukung pencapaian Prioritas 7 yang terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Prioritas 9 yang terkait dengan pengurangan risiko bencana; dan Prioritas 10 yang terkait dengan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik. Secara terinci, rangkuman RPJMN 2010-2014 yang terkait dengan pembangunan kawasan khusus dan daerah tertinggal dalam buku saku ini memuat: Bagian 1: Rangkuman Buku I RPJMN 2010-2014 (Prioritas Nasional) yang terkait dengan bidang pembangunan kawasan khusus dan daerah tertinggal, berikut matriks rencana tindak per substansi inti; dan Bagian 2: Rangkuman Buku II RPJMN 2010-2014 Bab IX Bidang Wilayah dan Tata Ruang yang terkait dengan: (a) kawasan strategis; (b) kawasan perbatasan; (c) daerah tertinggal; dan (d) kawasan risiko bencana, yang dilengkapi dengan matriks rencana tindak masing- masing."