Tanggal 19 Desember 1948 sore hari tercapai kesepakatan antara Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Teuku Muhammad Hasan, membentuk pemrintahan darurat yang kemudian dikenal sebagai Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), diketuai oleh Sjafruddin dan T.M. Hasan sebagai wakilnya.
Ketika itu Sjafruddin berada di Bukittinggi, menemui Mr. T.M. Hasan, Pimpinan Komisariat Pemerintah Pusat untuk Sumatera, menyampaikan pendapatnya tentang kemungkinan terjadi kekosonga pemerintahan yang akan berdampak negatif, baik di dalam maupun di luar negeri, disebabkan Sukarno-Hatta dan para pemimpin Republik lainya ditangkap oleh Belanda dan Yogyakarta sudah diduduki pula. Oleh karena itu Sjafruddin menyampaikan gagasan, perlu segera dibentuk sebuah pemerintahan untuk menyelamatkan negara yang sedang berada dalam bahaya.
Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tahu bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 itu, Presiden dan Wakil Presiden sudah mengirimkan kawat memberikan kuasa kepada Mr. Sjafruddin yang berisi: “Kami Presiden Republik Indonesia … menguasakan kepada Mr. Sjafruddin PRawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintah Republik Darurat di Sumatera”. Tetapi, konon, telegram itu tidak segera sampai ke tangan Sjafrudiin.