Biaya Jasa Pengelolaan SUmber Daya Air (BJP-SDA) merupakan salah satu kebijakan pemulihan biaya di Indonesia, yang diatur di dalam UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. BJP-SDA yang diterapkan di WS Brantas, dibebankan kepada masing-masing kelompok pengguna dan penerima pemanfaatan secara proporsional sesuai dengan nilai manfaat penggunaan air. Selain nilai manfaat, seharusnya prasarana layanan air merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan pada pembagian beban BJP-SDA kepada pengguna dan penerima manfaat layanan air.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembagkan suatu model pembagian beban biaya jasa pengelolaan sumber daya air kepada pengguna dan penerima manfaat layanan air di sungai utama pada bangunan-bangunan utama, dengan studi kasus di Sungai Brantas (Wilayah Sungai Brantas) dan Sungai Seluna (Wilayah Sungai Jratunseluna).